Lombok, Info Lombok — Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Nanang Samudra KA.MSc melayangkan kritik tajam terhadap validitas data desil yang digunakan oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia mendesak agar petugas pendata di lapangan bekerja secara objektif dan tidak asal mengejar target demi honor semata, yang kerap berujung pada salah sasaran dan merugikan masyarakat miskin.
Nanang menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik definisi maupun indikator dari pengelompokan desil tersebut. Menurutnya, terdapat transisi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Sosial, menuju data registrasi sosial ekonomi.
“Pekerjaannya itu datanya mereka membuat data makro. Tapi kalau yang dikerjakan oleh BPS, itu datanya data mikro, artinya by name by address bisa dilacak” ucapnya pada (26/082026)
“Kalau yang dibuat oleh pendata sering kali datanya data makro sehingga diglobal-globalkan Itu yang dikhawatirkan,” ujarnya
Nanang juga mengkritisi perilaku petugas sensus atau pendata di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa petugas sering kali bukanlah pegawai tetap pemerintah, melainkan tenaga kontrak yang bekerja berorientasi pada pencapaian target jumlah data agar honor mereka bisa cair.
Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi sebagian masyarakat bawah yang terkadang enggan terlihat miskin karena gengsi, atau sebaliknya. Akibatnya, pada saat pencatatan, klasifikasi yang dihasilkan kerap meleset jauh dari realitas kehidupan warga yang sebenarnya, di mana warga yang kurang mampu justru masuk ke dalam desil tinggi.
“Oleh karena itu, kita tunggu hasil verifikasi nasional dulu, karena di situ akan bisa terlacak kondisi masing-masing orang yang turun"ujarnya.
Politisi Demokrat itu, juga sepakat bahwa pemerintah perlu melakukan penyempurnaan data secara berkala, salah satunya melalui pemanfaatan pengecekan langsung melalui kanal resmi (cek bansos). Kendati demikian, ia mengingatkan agar perubahan data tidak dilakukan secara sembarangan tanpa verifikasi langsung yang akurat.
" Pengecekan data melalui cek bansos juga bisa menjadi alat kontrol supaya bisa sesuai dengan kondisi real masyarakat" jelasnya
Sebagai contoh, ia menemukan kasus di lapangan di mana sebuah rumah tampak bagus secara fisik, namun ternyata dihuni oleh empat keluarga di mana anak-anaknya hanya menumpang. Karena fisiknya terlihat mewah, rumah tersebut dikategorikan mampu dan masuk desil tinggi, padahal penghuninya hanya menumpang hidup.
“Hal-hal seperti ini juga perlu dieksplorasi dan didetailkan lebih lanjut pertanyaannya, supaya benar-benar melihat kondisi masyarakat seperti apa di lapangan. Jangan sampai masyarakat terjebak, tapi yang terasa justru seolah-olah disuruh daerah,” pungkasnya.
