MATARAM, INFO LOMBOK— Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Lombok Global Institute (Logis) NTB menyoroti serius posisi H. W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen PT Bank NTB Syariah, menyusul terungkapnya fakta bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri secara sukarela dari keanggotaan PDI Perjuangan.
Direktur Lombok Global Institute (Logis) NTB, M. Fihiruddin, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai urusan politik praktis. Menurutnya, ketika seseorang telah menerima amanah sebagai Komisaris Independen pada sebuah bank milik daerah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga integritas, independensi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.
Musyafirin tercatat sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan RUPSLB pada 4 Desember 2025. Nama Musyafirin juga tercantum dalam publikasi resmi Bank NTB Syariah sebagai bagian dari Dewan Komisaris.
Polemik kemudian menguat setelah Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, menyatakan bahwa Musyafirin sebelumnya telah diminta mengundurkan diri dari partai dan mengembalikan KTA, tetapi yang bersangkutan disebut tidak bersedia. Rachmat bahkan menyatakan partai kemudian akan mengambil langkah pemberhentian terhadap Musyafirin.
Bagi Fihiruddin, fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa seorang yang hendak menduduki jabatan yang menuntut independensi justru tidak sejak awal menyelesaikan status politiknya secara terbuka dan administratif?
“Ini bukan lagi sekadar soal Musyafirin anggota partai atau bukan. Ini soal etika ketika seseorang menerima jabatan yang menuntut independensi. Kalau memang ingin menjadi Komisaris Independen, mestinya sejak awal seluruh potensi konflik kepentingan dan keterikatan politik diselesaikan secara terang,” kata Fihiruddin, Senin 5 Oktober 2026
